rabu,3 september 2013
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai-partai koalisi yang berseberangan pendapat dengan pemerintah dalam kasus Bank Century mulai melunak setelah pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam lalu. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Musthafa Kamal bahkan memuji pidato Presiden yang secara terbuka menyatakan pembelaannya terhadap kebijakan bailout senilai Rp 6,7 triliun itu.
“Pidato Presiden menunjukkan kematangan beliau. Presiden memberi penghargaan terhadap kerja Panitia Angket,” kata Musthafa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. “Beliau menghormati pendapat DPR. DPR (pun) harus menghormati pendapat beliau.”
Meski begitu, Musthafa menegaskan bahwa rekomendasi DPR dalam kasus Century tetap harus ditindaklanjuti, terutama yang menyangkut masalah hukum. “Lembaga yudikatif yang berperan sekarang,” kata dia. Musthafa berharap berbagai indikasi pelanggaran yang ditemukan Panitia Angket bisa segera diproses instansi penegak hukum.
Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya pun memberikan penghormatan terhadap apa yang disampaikan Presiden. Namun, katanya, pidato itu tak akan mengubah keputusan yang sudah diambil DPR.
“Karena keputusan DPR sudah dijatuhkan dan telah menjadi keputusan institusi,” kata Priyo. “Rekomendasi DPR bersifat mengikat dan harus segera ditindaklanjuti.” Dalam keputusan DPR
yang memilih opsi C, kata Priyo, ada indikasi pelanggaran yang melibatkan pejabat dalam kebijakan bailout Century. Indikasi itu, kata dia, berdasarkan temuan Panitia Khusus yang juga mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. “Jadi praktis lembaga-lembaga tinggi negara mengatakan ada indikasi pelanggaran.”
Pernyataan lebih lunak disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Ia bahkan menganggap pidato Presiden itu sebagai rangkulan kepada partai-partai koalisi, setelah terpecah dalam kasus Century. “Pidato itu merangkul kembali koalisi,” katanya.
Menurut dia, pidato itu juga sebagai sentilan terhadap tokoh-tokoh Partai Demokrat yang selama ini menyuarakan isu reshuffle terhadap para menteri dari partai koalisi yang membelot. “Itu petunjuk bahwa pembicaraan koalisi sudah tidak lagi produktif.”
Sementara itu, sebagai partai di luar pemerintahan, PDI Perjuangan menilai bahwa pembelaan Presiden terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat terlambat. “Kalau Presiden mengucapkan pidato sebelum gonjang ganjing Panitia Khusus terbentuk, mungkin suasana politiknya akan lain,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun memberikan sinyal bahwa sikap membelot dari Golkar, PKS, dan PPP tak otomatis membuat koalisi bubar. Menurut dia, pertemuan elite Partai Demokrat dengan Yudhoyono di Puri Cikeas pada Kamis malam lalu pun sebatas forum silaturahmi. “Tidak bicara reshuffle atau koalisi. Pembicaraan soal itu tidak dilakukan ramai-ramai,” kata Anas.
Anas mengatakan koalisi tidak dibangun secara serampangan, melainkan dengan tujuan yang jelas. Karena itulah, katanya, bicara nasib koalisi tidak boleh dilakukan atas dasar penyikapan terhadap satu kasus tertentu. “Itu terlalu simplistis.”
sumber :http://www.tempo.co/read/fokus/2010/03/06/1157/Partai-partai-Pembelot-Melunak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar