Minggu, 22 September 2013

Mou: No.10 Saya Oscar, Bukan Mata



Sabtu, 21 September 2013 08:25 wib
Juan Mata dan Jose Mourinho. (Foto: Ist)
Juan Mata dan Jose Mourinho. (Foto: Ist)
LONDON –Belakangan, pelatih Chelsea Jose Mourinho mendapat kritik dari sebagian fans Chelsea lantaran kerap membangkucadangkan Juan Mata –yang notabene pemain kunci sejak dua musim lalu. Namun, Mou mengatakan kalau saat ini dirinya memiliki rencana sendiri, serta alasan mengapa lebih memilih pemain lain ketimbang Mata.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini Mou baru tiga kali mempercayakan Mata turun ke lapangan. Bermain selama 65 menit melawan Aston Villa, 57 menit melawan Everton, dan hanya bermain 23 menit –sebagai pengganti- pada laga Liga Champions melawan FC Basel. Kritikan pun kemudian datang darifans yang meminta Mata untuk selalu jadi starter.

Mou sendiri kemudian mengatakan kalau dirinya sebenarnya bisa saja mempertimbangkan Mata untuk selalu tampil, namun bukan pada posisi di belakang striker. Pasalnya, pelatih yang kini menjuluki dirinya The Happy One itu telah menaruh kepercayaan penuh kepada Oscar untuk berdiri di belakang striker –atau sebagai No.10.

“Ada beberapa hal yang saya tak bisa bicarakan kepada Anda. Tapi, dia bermain melawan Everton sejak awal dan Anda bisa menganalisis performanya. Dan dia bermain melawan Basel, tak seperti Ba atau Mikel, yang masuk untuk menyelamatkan laga, tapi dia masuk saat tim unggul 1-0 dan dia punya tugas spesifik,” ujar Mou, seperti dilansir Sky Sports, Sabtu (21/9/2013).

“Saya ingin membangun (tim) dengan Oscar sebagai No.10 saya. Saya ingin dua pemain lain berada di sektor sayap, dan beradaptasi dengan realitas, serta mempelajari segala hal yang sebelumnya tak siap untuk mereka lakukan,” sambung pelatih yang membawa Inter Milan meraih treble winnerpada musim 2009/10 tersebut.

Mou juga membela Oscar, yang dinilainya menampilkan penampilan konsisten sejak dimulainya musim ini. “Saat ini, Oscar adalah No.10 saya dan, jika seseorang mengatakan bahwa Oscar bukanlah pemain terbaik Chelsea sejak awal musim, saya harus mengatakan kalau saya tak menyetujuinya,” tutupnya.

iPhone 5S 2,5 Lebih Cepat dari Ponsel Tercanggih Android



Minggu, 22 September 2013 13:02 wib
detail berita
Pengecekan yang dilakukan Agawi. (foto: Agawi)
CALIFORNIA - Perusahaan game dan aplikasi streaming, Agawi, mengetes kecepatan antara ponsel tercanggih Apple, iPhone 5S dengan smartphone-smartphone termutakhir berbasis Android. Hasil menyebutkan, iPhone 5S memiliki kecepatan 2,5 lebih cepat ketimbang Android.

Agawi menguji coba menggunakan kamera yang beroperasi pada kecepatan 240 fps, yang mampu mengambil gambar sebanyak 240 foto dalam satu detik. Perangkat kamera yang bernama Touchscope tersebut didesain khusus untuk mengukur kecepatan respon sebuah aplikasi.

iPhone 5S disandingkan dengan beberapa ponsel paling canggih berbasis Android berbagai merk. Di antaranya adalah Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 928, HTC One, dan Motorola Moto X. Dari penelitian yang dilakukan Agawi, uji coba dilakukan sebanyak lima puluh kali untuk setiap perangkat. Dan dari hasil tersebut menyebutkan Samsung Galaxy S4 memiliki respon paling cepat di antara ponsel Android lainnya. Sedangkan Motorola Moto X menjadi yang paling lambat.

Namun jika dibandingkan dengan iPhone 5S, seperti dilansir Mashable, Minggu (22/9/2013), Galaxy S4 tak mampu menyaingi kecepatan ponsel teranyar keluaran Apple. iPhone 5S tercatat memiliki kecepatan respon 55 milidetik, sedangkan Galaxy S4 membutuhkan waktu 114 milidetik. Bahkan Galaxy S4 masih kalah cepat dengan iPhone generasi terdahulu, yakni iPhone 4, yang memilki respon secepat 85 milidetik.

"Perangkat layar sentuh Apple lebih baik dan lebih sensitif dalam memproses kontak sentuhan," tulis Agawi dalam situs resminya. Sayangnya perusahaan uji coba aplikasi tersebut tak menyebutkan apa yang membuat kecepatan tersebut bisa berbeda-beda. 

BlackBerry Tunda BBM untuk Android & iPhone



Minggu, 22 September 2013 12:30 wib
detail berita
BBM untuk Androdi dan iPhone pending? (foto: BlackBerry)
OTTAWA - Kabar buruk bagi pengguna smartphone berbasis iOS dan Android yang menunggu-nunggu kehadiran BlackBerry Messenger (BBM) multiplatform. BlackBerry mengonfirmasi bahwa aplikasi BlackBerry Messenger untuk Android dan iOS di-pending.

BlackBerry menyatakan bahwa aplikasi resmi BBM untuk Android belum diluncurkan ke dalam Google Play Store. Jika sudah ada beberapa pengguna yang berhasil mengunduh dan menginstal BBM di Android miliknya, dapat dipastikan aplikasi tersebut tidak resmi keluaran BlackBerry Messenger. Perusahaan asal Kanada ini memberi nama aplikasi palsu tersebut dengan sebutan 'unreleased version'.

Berbeda dengan BBM untuk sistem operasi iOS yang sudah resmi dilepas pada Apple App Store. Namun untuk saat ini BlackBerry kembali menarik BBM dari peredaran App Store di iPhone atau iPad. Namun, jika pengguna iPhone sudah ada yang mengunduh dan melakukan instalasi pada ponsel pintarnya, aplikasi tersebut tetap berjalan dan masih dapat digunakan.

Seperti dilansir Softpedia, Minggu (22/9/2013), alasan BlackBerry menghentikan pelepasan aplikasi tersebut di Google Play Store dan Apple App Store tersebut dikarenakan pengguna yang membludak ingin mengunduh aplikasi BBM multiplatform. Tercatat setelah delapan jam peluncuran BBM multiplatform sudah tembus 1,1 juta pengguna.

"Lebih dari 1,1 juta pengguna yang mengunduh BBM dalam 8 jam setelah peluncuran resmi aplikasi Android, ini sangat mencengangkan. Konsekuensinya, aplikasi BBM 'unreleased version' mendapatkan banyak masalah," tulis BlackBerry dalam pernyataan resmi di situsnya.

BlackBerry mengatakan sedang bekerja memperbaiki permasalahan ini dan akan memberi tahu kepada pengguna secepatnya apabila aplikasi BBM multiplatform sudah bisa digunakan oleh kedua sistem operasi tersebut.

Alasan Changi Jadi Bandara Terbaik di Dunia


Minggu, 22 September 2013 - 18:39 wib

Taman kupu-kupu di Bandara Changi, Singapura (Foto: carbonated)
Taman kupu-kupu di Bandara Changi, Singapura (Foto: carbonated)
BANDARA Singapura, Bandara Internasional Changi langganan menjadi bandara terbaik di dunia. Apa sebenarnya kelebihan bandara ini?

Dalam poling Skytrax yang terakhir kepada 12 juta wisatawan di penjuru dunia, Bandara Changi terpilih sebagai bandara terbaik di dunia. Kemudian pada 2012 untuk yang ke-16 kalinya bandara ini mendapat penghargaan sebagai bandara terbaik untuk ditiduri.

Tidak ada bandara lain yang konsisten mendapat penghargaan seperti Bandara Changi. Kehebatan bandara ini sudah dikenal di seluruh dunia.

Bandara Changi menampung 51 juta wisatawan pada 2012, namun jumlah yang banyak tersebut tidak membuat bandara ini padat. Suasana Changi tetap lega, tenang dan terasa tidak terburu-buru.

Untuk memanjakan wisatawan, Bandara Changi memiliki ruang hijau terbuka berupa taman dalam ruangan, kebun kaktus, serta kebun bunga matahari dan kebun kupu-kupu. Semua terminalnya memiliki akses internet dari wi-fi yang digratiskan dan juga banyak peminjaman komputer gratis.

Ada pula teater film gratis dan juga arena bermain anak-anak yang bisa digunakan selagi menunggu pesawat tiba. Tiga terminal bandara Changi punya area istirahat gratis sehingga Anda yang transit lama bisa santai tanpa harus repot-repot ke hotel, demikian seperti dikutip dari SMH,Minggu (22/9/2013).

Tapi bila Anda ingin merasakan kenyamanan hotel, Bandara Changi juga menyediakannya. Setiap terminal memiliki hotel transit masing-masing, yang bisa dibayar per enam jam.

Bandara Changi juga mudah diakses. Antara terminal satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kereta Skytrain yang cepat dan selalu tepat waktu.

Fasilitas unggulan inilah yang membuat Bandara Changi menjadi bandara favorit wisatawan. Bandara ini memperlakukan wisatawan seperti manusia sesungguhnya, bukan hanya sekedar penumpang yang menunggu keberangkatan dan kedatangan pesawat untuk pergi ke tempat lain.

Jumat, 13 September 2013

Muncul di Senayan, Jokowi sowan ke Fraksi PDIP


Jum'at,  13 September 2013  −  13:26 WIB
Muncul di Senayan, Jokowi sowan ke Fraksi PDIP
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Dok Sindoweekly)
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali menyambangi Gedung DPR RI. Kali ini, ia mengunjungi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi mengutarakan, kedatangannya ke Fraksi PDIP untuk membahas program berkaitan dengan DKI Jakarta yang telah dicanangkan bersama fraksi tersebut.

"Berbicara masalah program yang berkaitan dengan pusat. Ini ke fraksi. Ketemu dengan Pak Eriko," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Kata dia, program tersebut memang pernah mereka lakukan kerja sama agar mendapat dukungan dari Fraksi PDIP seperti persoalan kemacetan, infrastruktur hingga banjir.

"Kita kan ada program-program pusat yang berkaitan dengan DKI Jakarta saya mohon agar didorong di sini. Mengenai infrastruktur berkaitan banjir, perumahan, transportasi," tuntasnya.

Sebelumnya, Jokowi juga menyambangi DPR RI beberapa waktu lalu. Tujuan pria asal Solo ini adalah bertemu Ketua MPR RI, Sidharto Danusubroto untuk membahas pergantian nama jalan lintas Medan Merdeka.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/13/12/782636/muncul-di-senayan-jokowi-sowan-ke-fraksi-pdip ( dibuat oleh Yolanda D Purba 11 ipa 3 )

Selasa, 03 September 2013

Kasus Sekte Seks Bebas PNS Pemkot Bandung Mandek di Kejaksaan


 

 

rabu, 3 september 2013

detail berita
Barang bukti pemalsuan dokumen terkait seks bebas (Foto: Tri Ispranoto/Okezone)
BANDUNG - Empan bulan sudah GL (26) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik terkait sekte seks bebas PNS di Kota Bandung, Jawa Barat. Berkasnya sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Namun kasusnya belum juga disidangkan.

Kuasa hukum GL, Tito Pandjaitan, menilai, penahanan terhadap kliennya yang sudah terlalu lama sangat tidak wajar.

“Sekarang GL dititipkan di Rutan Kebon Waru. Umumnya kan penahanan dan perpanjangan itu 40+20 (hari), tapi ini lama sekali. Enggak wajar,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (4/9/2013).

Tito mengatakan, pada 19 Agustus 2013 pihak kejaksaan memperpanjang status penahanan terhadap kliennya selama satu bulan tanpa ada kejelasan kapan akan disidangkan.

“Sampai sekarang belum dilimpahkan (ke pengadilan). Katanya belum lengkap (berkas),” tuturnya.

Ia berharap kliennya segera dimeja hijaukan. “Saya berharap segera disidang. Jadi biar jelas, apakah GL ini bersalah atau tidak di mata hukum,” tutupnya.

Seperti diketahui, pada Mei 2013 masyarakat sempat dihebohkan dengan isu sekte seks bebas di lingkungan PNS Pemkot Bandung. Institusi yang dicemarkan adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung.
Hal itu dibuktikan dengan sertifikat dan surat undangan ritual sekte seks bebas berkop Perpusda yang dilaporkan GL kepada pihak kepolisian.

Namun belakangan GL yang semula menjadi informan malah terlibat melakukan pemalsuan dokumen sertifikat dan surat undangan seks bebas tersebut. Hal itu diakui GL agar dirinya bisa mendapat perhatian dan belas kasih orang lain di mana seolah-olah ia seorang mantan anggota sekte yang ingin bertobat.

Dalam kasus ini, polisi menjerat GL dengan Pasal 263 KUHP dan atau 310 jo 311 KUHP mengenai Pemalsuan Dokumen dan Pencemaran Nama Baik dengan ancaman hukuman penjara enam tahun.

Partai-partai Pembelot Melunak

rabu,3 september 2013

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai-partai koalisi yang berseberangan pendapat dengan pemerintah dalam kasus Bank Century mulai melunak setelah pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam lalu. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Musthafa Kamal bahkan memuji pidato Presiden yang secara terbuka menyatakan pembelaannya terhadap kebijakan bailout senilai Rp 6,7 triliun itu.

“Pidato Presiden menunjukkan kematangan beliau. Presiden memberi penghargaan terhadap kerja Panitia Angket,” kata Musthafa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. “Beliau menghormati pendapat DPR. DPR (pun) harus menghormati pendapat beliau.”

Meski begitu, Musthafa menegaskan bahwa rekomendasi DPR dalam kasus Century tetap harus ditindaklanjuti, terutama yang menyangkut masalah hukum. “Lembaga yudikatif yang berperan sekarang,” kata dia. Musthafa berharap berbagai indikasi pelanggaran yang ditemukan Panitia Angket bisa segera diproses instansi penegak hukum.

Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya pun memberikan penghormatan terhadap apa yang disampaikan Presiden. Namun, katanya, pidato itu tak akan mengubah keputusan yang sudah diambil DPR.

“Karena keputusan DPR sudah dijatuhkan dan telah menjadi keputusan institusi,” kata Priyo. “Rekomendasi DPR bersifat mengikat dan harus segera ditindaklanjuti.” Dalam keputusan DPR
yang memilih opsi C, kata Priyo, ada indikasi pelanggaran yang melibatkan pejabat dalam kebijakan bailout Century. Indikasi itu, kata dia, berdasarkan temuan Panitia Khusus yang juga mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. “Jadi praktis lembaga-lembaga tinggi negara mengatakan ada indikasi pelanggaran.”

Pernyataan lebih lunak disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Ia bahkan menganggap pidato Presiden itu sebagai rangkulan kepada partai-partai koalisi, setelah terpecah dalam kasus Century. “Pidato itu merangkul kembali koalisi,” katanya.

Menurut dia, pidato itu juga sebagai sentilan terhadap tokoh-tokoh Partai Demokrat yang selama ini menyuarakan isu reshuffle terhadap para menteri dari partai koalisi yang membelot. “Itu petunjuk bahwa pembicaraan koalisi sudah tidak lagi produktif.”

Sementara itu, sebagai partai di luar pemerintahan, PDI Perjuangan menilai bahwa pembelaan Presiden terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat terlambat. “Kalau Presiden mengucapkan pidato sebelum gonjang ganjing Panitia Khusus terbentuk, mungkin suasana politiknya akan lain,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun memberikan sinyal bahwa sikap membelot dari Golkar, PKS, dan PPP tak otomatis membuat koalisi bubar. Menurut dia, pertemuan elite Partai Demokrat dengan Yudhoyono di Puri Cikeas pada Kamis malam lalu pun sebatas forum silaturahmi. “Tidak bicara reshuffle atau koalisi. Pembicaraan soal itu tidak dilakukan ramai-ramai,” kata Anas.

Anas mengatakan koalisi tidak dibangun secara serampangan, melainkan dengan tujuan yang jelas. Karena itulah, katanya, bicara nasib koalisi tidak boleh dilakukan atas dasar penyikapan terhadap satu kasus tertentu. “Itu terlalu simplistis.”

sumber :http://www.tempo.co/read/fokus/2010/03/06/1157/Partai-partai-Pembelot-Melunak

Selasa, 20 Agustus 2013

Megawati Minta Pemuda Hormati Lagu Kebangsaan


Megawati Minta Pemuda Hormati Lagu Kebangsaan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.COBlitar - Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta pemuda menyanyikan lagu kebangsaan `Indonesia Raya' dengan khidmat dan penuh hormat. Teguran ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini di sela sambutannya pada deklarasi pasangan calon gubernur Jawa Timur dari PDIP, di Blitar, Sabtu 6 Juli 2013.

"Pemuda macam apa kalian? Menyanyikan lagu bangsanya sendiri main-main. Gitu kok mau jadi pemimpin," ujar Mega dengan nada yang tinggi.

Dengan nada serius, Megawati meminta agar pemuda tidak sembarangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, Mega meminta agar pemuda berdisiplin dan bisa menghargai negaranya sendiri.

Kemarahan Megawati tak hanya itu saja. Sebelumnya,Megawati  sempat marah pada ribuan massa yang mengikuti deklarasi pasangan Calon Gubenur Jawa Timur dari PDIP, Bambang DH-Said Abdullah (BDH-SAID). Dia merasa massa yang hadir ramai sendiri dan tidak mendengarkan sambutannya.

"Diam, coba diam satu menit saja," katanya, kepada ribuan massa.  Tetapi, meskipun massa disuruh diam, mereka malah semakin bersorak-sorak. Merasa intruksinya tidak didengar, Mega lalu meminta agar semua massa yang berdiri di depan panggung, duduk di tanah. Sayangnya lagi-lagi massa tidak mau disuruh duduk.

Akhirnya Megawati pasrah dengan muka yang sedikit murung, "Biarkan, setiap acara pasti ada pengacau, suruh mereka di belakang saja," ujarnya.


sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/06/078494110/Megawati-Minta-Pemuda-Hormati-Lagu-Kebangsaan

Group FantasticFour11ipa3

Nama Kelompok : Fantasticfour11ipa3 .
ketua : Rofiq Hidayat
Anggota:
1. Dian Hannis
2. Dinda Fajar
3. Suci Ramadhani
4. Yolanda Purba
5. Tantowi Salim
6. Wandi Zuharie

Selasa, 13 Agustus 2013

Masalah Politik di Indonesia


Masalah politik di Indonesia seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang sangat buruk sehingga masyarakat hanya menaruh kepercayaan yang sedikit pada dunia perpolitikan Indonesia. Masalah politik di Indonesia juga tidak bisa lepas dari masalah social yang membelenggu di tahun 2012 ini, misalnya masalah kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM selalu membuat gejolak panas masyarakat Indonesia, pasalnya kenaikan harga BBM membawa banyak dampak negatif seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga, banyak kalangan masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Seolah tak ada hentinya, gelombang protes terus dilakukan demi membatalkan opsi tersebut. Di Jakarta Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia berunjuk rasa dengan memblokir jalan dan membakar ban bekas, selain itu mereka juga menutup Stasiun Pengisian Bahan bakar atau SPBU. Mereka sangat mengecam keras akan kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun pemerintah menjajikan akan ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi masyarakat tetap menolaknya karena mereka berfikir bahwa BLT tersebut hanya sebagai solusi instan pasca kenaikan harga BBM. Sehingga masyarakat akan tetap mendapat kerugiannya.
Masalah politik di Indonesia harus dituntaskan dengan terlebih dahulu mengambil solusi untuk masalah social yang ada di masyarakat. Kita ambil saja masalah kenaikan BBM tersebut. Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, mengingat masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah kalangan menengah kebawah. Ini akan menciptakan inflasi yang kemudian  berdampak buruk bagi mereka. Meskipun BLT diadakan itu hanya sekedar solusi cepat dan singkat pasca kenaikan BBM, dan itu tidak akan dapat membantu masyarakat memenuhi kebetuhan hidupnya.
Lalu percuma saja ada perjuangan meminta kenaikan upah buruh, jika BBM jadi naik kapan buruh merasakan kesejahteraannya apabila kebutuhan dan transport sehari-harinya menjadi mahal. Solusinya bisa ditarik sebagai berikut:
  1. Lebih baik pemerintah mencari OPSI lain, jika beban terberat dalam APBN adalah impor BBM, sebaiknya jangan  berpatokan untuk meningkatkan harga BBM saja. Sebaiknya melakukan investasi agar meningkatkan kapasitas produksi atau membatasi penggunaan BBM sehingga biaya impor dapat terkurangi.
  2. Bersihkan aparat hukum dari KKN.
  3. Jika harus terjadi kenaikan harga BBM maka pemerintah sebaiknya dapat    menjelaskan maksud dari kenaikan tersebut secara terperinci dan transparan. Agar masyarakat dapat memahaminya.
Masalah politik di Indonesia saat ini memang sangat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di Negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat.  Bahkan saat ini banyak pejabat dan tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap berdiskusi di televisi mencaci maki kinerja pemerintah tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi dan sebuah diskusi tidak akan berguna tanpa adanya perbuatan nyata.
Selanjutnya yang membuat politik Indonesia kacau adalah parpol-parpol yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya. Dengan maksud rakyat lebih banyak memilihnya karena kepopuleran. Sebernanya, yang dibutuhkan bukanlah kepopuleran akan tetapi kinerja yang optimal yang dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya parpol memilih anggota yang mahir pada bidangnya bukan asal-asalan. Karena, ini bukanlah sebuah permainan nasib rakyat dipercayakan di tangan mereka.

SBY dan Fadel Muhammad Bahas Masalah Politik

selasa, 13 agustus 2013



ilustrasi dok. okezoneilustrasi dok. okezone

JAKARTA - Fadel Muhammad mendapat kado spesial di ulang tahunnya yang ke 61, dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam perhelatan yang digelar di kediaman pribadinya, di Jalan Taman Patra 11 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun mendapat kesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol panjang seputar masalah kekeluargaan dan kemasyarakatan antara lain beliau mengatakan agar saya tetap bermanfaat buat bangsa ke depan, karena beliau tahu saya tujuh tahun bekerja untuk beliau. Baik sebagai gubernur dan menteri," ungkap Fadel kepada wartawan, Sabtu (25/5/2013).

Tak hanya itu, Sambung dia, SBY juga masih mengharapkan agar di usianya yang ke 61 bisa berbuat untuk bangsa. Dia juga mengaku, sempat berdiskusi tentang berbagai masalah politik yang sedang ramai diperbincangkan publik.

"Tadi beliau bilang selama ini pak Fadel belum bicara-bicara soal politik. Saya bilang iya pak situasi sekarang ini lagi genting-gentingnya," jelasnya.

Saat disinggung apakah saat berbincang, sempat ditawari jabatan oleh SBY, mantan Gubernur Gorontalu itu menjawab tidak ada.

"Tadi kita bicara keadaan kabinet ke depan. Saya katakan bahwa saya memutuskan dari partai untuk berperan di legislatif. Kata pak SBY, tapi you di eksekutif juga bagus. Saya katakan saya ingin dilegislatif saja pak, saya ingin menata lagi pemerintahan," tegasnya.

Lebih lanjut, Fadel mengatakan karena lebih ingin berperan di legislatif tersebut, dirinya akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan Gorontalo I.

"Ini sesuai dengan sekolah S3 saya di Gajah Mada mengenai itu. Saya katakan kepada pak SBY, kalau sekarang saya guru besar di Brawijaya. Kemudian dia katakan oh ya?" tegasnya.

sumber :http://news.okezone.com/read/2013/05/25/337/812690/sby-dan-fadel-muhammad-bahas-masalah-politik

Masalah Politik Century Diharapkan Selesai Sebelum 2014


selasa, 13 agustus 2013 Achsanul Qosasi
Achsanul Qosasi
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat berharap persoalan politik kasus Century selesai sebelum Pemilu 2014. Hal ini agar tidak terjadi penggiringan opini yang merugikan citra Demokrat.

"Jangan persoalan politik Century 'digoreng' terus," kata anggota Tim Pengawas Bank Century DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/5).

Achasanul menyatakan, dia khawatir persoalan politik dalam kasus Century bisa membingungkan anggota DPR periode baru 2014-2019 mendatang. Menyoal substansi hukum, Achsanul tidak keberatan kasus Century diselesaikan sampai tuntas. "Kalau masalah hukumnya silakan diteruskan. Supaya anggota DPR tidak pusing lagi," ujarnya.

Timwas Bank Century akan fokus pada persoalan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek yang dikeluarkan Bank Indonesia. Timwas, kata Achsanul, akan memintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Achsanul berharap kinerja Timwas Bank Century fokus dalam perkara-perkara hukum. Timwas jangan lagi memintai keterangan pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Century. "Biar kerja kita efektif. Jangan dicampur aduk pemanggilannya," kata Achsanul.

sumber :http://www.republika.co.id

Masalah Politik di Indonesia saat ini

Kandungan terpenting dalam memahami kecenderungan politis di Indonesia, yakni bagaimana kita memahami aspek keragaman sosial itu sendiri. Sementara itu, dalam kontek pemahaman demokrasi, terletak pada kemampuan kita mengelola dengan baik potensi-potensi sosial tersebut menjadi semacam modal kultural. Sehingga, keragaman sosial itu, dapat kita jadikan semacam potensi sosial, guna memperkuat nilai-nilai demokrasi. Harapan dan angan-angan membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, bagaimanapun juga harus dikuasai sebagai variabel pendukung pembaharuan, bukan justru dijadikan sumber masalah, untuk kemudian dijadikan alasan terjadinya konflik sosial. Pada tahap bahwa keragaman sosial dinyatakan sebagai kekayaan atas bentuk demokrasi “model Indonesia”, menurut hemat penulis akan melahirkan beragam bentuk prasyarat-prasyarat politis- yang intinya lebih banyak melakukan beragam akomodasi- dan bukan berupa represi kultural, seperti pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, kekuasan negara di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang serba multi-kultural ini, hendaknya penguasa politik tidak mungkin hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon-jargon seperti: integrasi, kebhinekaan dan bentuk kekuasaan feodal yang hegemonik.
Sebaliknya, apabila potensi sosio-kultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinannya akan melahirkan pergesekan-pergesakan kultural yang berjung pada ketidak-stabilan politik. Selama kurun perubahan politik pasca kejatuhan Orde Baru, telah kita saksikan betapa buruknya pengelolaan potensi sosial oleh kekuasaan negara. Terlebih, apabila kita melihat bangkitnya gerakan sparatisme akhir-akhir ini, dengan kasat mata, kekuasaan politik terlalu mudah menyederhanakan masalah. Keragaman tuntutan dimaknai hanya sebagai bentuk kerewelan daerah-serta dianggap menggangu kedudukan pusat kekuasaan. Padahal, suka atau tidak suka, tuntutan perubahan dari beragam bangsa-bangsa di Indonesia, akan terus menerus menjadi sebuah keniscayaan politik yang sulit untuk kita bendung. Keragaman sebagai keniscyaan wacana multikulturalisme hendaknya dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflikstual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, sampai dengan orientasi politik. Tawaran paradigma berupa kesadaran multikulturalisme,memang, bukanlah hal yang baru. Masalahnya, bagaimana caranya kita dapat memobilisasikan konsep keberagaman tersebut melalui proses pengambilan keputusan politis. Pasalnya, selang bertahun-tahun, konsep keberagaman yang dijabarkan secara politis ke dalam konsep Kebhinekaan, hanya bekerja pada tataran kognitif semata. Sebaliknya, dalam praktek kekuasaan yang ada, justru melakukan tindak penolakan (ketidak-konsistensi), seperti tergambarkan melalui sentralisasi politik dan sosial. Penyelewengan konsepsi bernegara semacam itu, setidaknya berhasil menghadirkan kondisi yang buruk- seperti melahirkan stigma politis atas hak-hak manusia Indonesia. Berdasarkan sudut pandang seperti itu, sudah semestinya, yang kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman menjadi potensi. Konsepsi Indonesia dengan segala bentuk keragaman kulturalnya, pada tahapan teoritik, akan membawa masyarakat Indonesia pada bentuk kesadaran, bahwa kita merupakan bangsa yang majemuk (plural), bangsa yang kaya ragamnya (diversity) dan sebagai bangsa multikultural. Dengan kenyataan semacam ini, konklusi yang hendak ditawarkan di sini adalah; bagaimana para pelaku politik mempunyai tanggung jawab yang memadai- dan dengan maksud mampu mengakomodir segala bentuk kemajemukan sosial. Sifat hetrogenik semacam ini, bilamana tidak dijadikan sebagai landasan kerja politik , menurut hemat penulis akan semakin menjauhkan posisi para politisi negara/aparatus negara dengan massa pendukungnya. Terlebih, apabila kita kaitkan kondisi tersebut dengan tuntutan perubahan ke depan. Secara terang benderang, para politisi telah meramalkan suatu kondisi dunia dengan meningkatnya kesadaran etnositas yang serba tidak tunggal (majemuk) dan penuh konflik jangka pendek.
Indikasi kebenaran teoritik tersebut, secara kasatmata sudah kita rasakan saat ini. Persoalannya, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, harus didasarkan semangat egaliterisme- dengan muatan dan prasayarat yang sangat kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli filsafat bernama James Mills yang menyatakan bahwa demokrasi bersifat plural tidak dapat dipraktekan dengan semena-mena. Hal itu menyangkut persiapan kelembagaan, sistem kenegaraan dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh sifat keterbukaan pluralisme. Bilamana model demokrasi yang menekankan pluralitas hendak diterapkan, sepatutnya kita mencermatinya secara lebih kritis lagi. Salah praktek, akibatnya akan mengakibatkan anarkisme kekuasaan dan kemudian dibarengi oleh anarkisme sosial yang cenderung distruktif. Maka dari itu, di tengah bangkitnya kesadaran lokal yang kian hari kian meningkat, sudah sepatutnya beragam piranti negara jauh lebih serius, manakala kita menghendaki geo-politik Indonesia hendak dipertahankan. Dengan lain perkataan, apakah kita akan tetap mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara yang lebih pluralisti-seperti kita memikirkan kembali bentuk negara feredartif. Tanpa kesiapan untuk melakukan perubahan paradigma negara secara lebih mendasar, saya mengkhawatirkan cara-cara penanggulangan masalah seperti yang diberlakukan terhadap Aceh, akan sangat tidak bermanfaat dalam perspektif Indonesia ke depan. Sejarah telah membuktikan, tidak ada satu pun kasus yang dapat membuktikan bahwa dengan cara-cara pendekatan represif mampu menyelesaikan secara tuntas akar permasalahan sparatisme. Alasannya sepele saja, perlawanan-perlawana itu akan menjadi obor baru bagi perlawanan berikutnya, bilamana negara melakukan kekerasan politik terhadap sebuah entitas politik. Kita dapat merujuk pada kasus di Kashmir, Liberia, Chec bahkan kasus negara tetangga seperti yang terjadi di Philipinan Selatan, kesemuanya gagal diselesaikan melalui jalan kekerasan politik. Pada tataran semacam itu, penulis mengkhawatirkan, apabila kita di masa mendatang justru memaskui wilayah perubahan yang “tidak kita kenali”. Lebih parah lagi apabila para politisi justru menempatkan diri seperti pernah dinyatakan oleh mantan Direktur Program Kajian Asia Tenggara, Ohio University, serta Associate Professor, Department of Philosophy, Ohio University, Athens, Ohio, Elizabeth Fuller Collins sebagai berikut :
“(suatu) proses transisi politik yang bergolak pasti hampir selalu melibatkan upaya-upaya dari elit-elit yang bertikai untuk memobilisasi bagian-bagian tertentu dari masyarakat, termasuk diantaranya para pekerja, yang saat ini dikecualikan secara resmi dari kehidupan politik. Dibawah situasi seperti itu, tampaknya akan sangat mungkin…bagi partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain, yang mewakili bagian-bagian tertentu dari elit politik, untuk mencoba memperkokoh posisi mereka di dalam konfigurasi politik pasca-Suharto.”
Karenanya, kerumitan akaibat luasnya ruang lingkup konflik di tanah air, merupakan potensi gangguan kekerasan. Bentuk keragama denga konsekuensi menguatnya politik kekerasan, muncul karena adanya berbagai macam alasan, seperti kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum untuk menyediakan perangkat/aturan bagi penyelesaian konflik maupun mengatasi keluhan-keluhan, konsolidasi (penguatan) identitas-identitas komunal dimana kelompok-kelompok bersaing mendapatkan akses untuk atau kendali atas sumber-sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan yang dijatuhkan oleh negara (state-sanctioned violence) untuk menghasut atau menekan konflik. Dalam kontek ini, klaim bahwa Indonesia adalah suatu budaya yang penuh kekerasan (a violent culture) hanyalah sebuah klaim politik yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya. Berdasarkan realitas politik seperti itu, paham multikulturalisme diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses demokratisasi. Upaya terus menerus mengetangahkan persamaan hak politik di tingkat sosial yang lebih luas, akan menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Terlebih jika kita melihat sisi keragaman budaya itu, sebagai modal sosial, maka yang kita lihat bahwa hetrogenitas itu menawarkan jalur-jalur baru yang kelak kemudian hari akan memberi jalan alternatif pembaharuan politik di Indonesia. Karena multikulturalsisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Dasar untuk menempatkan hakekat kemanusiaan, menjadi memiliki relevansi, terlebih melihat kondisi politik Indonesia, yang kian hari kian menunjukan tindak anarkisme. Politik Indonesia membutuhkan pintu baru, sebuah cara untuk mengenali kembali akar sosialnya sendiri. Meskipun begitu, di bawah interpretasi-interpretasi yang penuh bias itu adalah demokrasi dan semangat pembaharuan yang pluralistik merupakan pilihan yang sangatlah sulit bagi kehidupan di tanah air.Langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi menjadi jalan yang terjal untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat kembali memaknai seluruh peristiwa perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk terus menjadikan masa lalu yang buruk untuk membangun kembali, sekian catatan kegagalan bangsa ini mencari bentuknya yang paling ideal. Bahwa kesadaran, catatan dan harapan yang kini tak ubahnya sulit kita pahami, tetapi setidaknya kesadaran akan perubahan bisa memberikan cukup informasi untuk mengetahui bahwa kekerasan, bahkan kebrutalan politik, bukanlah satu-satunya modal kultural yang kita miliki. Masih terdapat banyak cara, untuk menyusun kembali “puzzle” keragaman Nusantara dalam kerangka Indonesia moderen yang jauh lebih manusiawi. Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, sopan, halus dan lembut mungkin akan sekedar menjadi kenangan masa lalu. Kebuntuan aspirasi yang selama ini terjadi akibat sumbatan rejim Orde Baru seolah-olah diledakkan sekaligus. Kenang-kenangan Indonesia yang damai, akan menajdi bagian yang terpisahkan dari harapan sebagian besar bangsa kita. Namun, semuanya akan benar-benar menjadi kenangan kolektif, bilama kita tidak menyadari perubahan itu adalah keniscayaan sejarah dari rentetan pulau dan kehidupan Nusantara.